Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku Pengadaan Barang atau Jasa (Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
Penulis Rasyid, Muhammad Hafi ArSkripsi
2023
5161/UB/FH/23
Ind
Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku Pengadaan Barang atau Jasa (Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
#18111111083/FH/23Pengarang: Rasyid, Muhammad Hafi Ar
Pembimbing Pertama: M Razak SH .MH
Jenis: Skripsi
Penerbit: UBHARA - FH
Tahun Terbit: 2023
Bahasa: Ind
Kode: 5161/UB/FH/23
No. Klasifikasi: 345.023 3 Ras a
Jenis Karya: S1
Jenis
Skripsi
Tahun
2023
Status
Tersedia
Kode
5161/UB/FH/23
Deskripsi Fisik
viiii, 73 hal; 21x30 cm
Subyek
PERLINDUNGAN HUKUM - PENGADAAN BARANG ATAU JASA
Kata Kunci
Anotasi
ABSTRAK Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui swakelola atau penyedia. Adapun tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah adalah upaya melindungi kepentingan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan agar bermanfaat bagi masyarakat. Disisi lain aparat penegak hukum melindungi kepentingan negara agar supaya para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undang sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Artikel ini untuk mengetahui prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah serta bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif.
Catatan
Wisuda 2021