PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP ANAK JALANAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN SIDOARJO
Penulis MUHAMMAD FIRMAN ARIFSkripsi
2023
5233/UB/FH/23
Ind
PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP ANAK JALANAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN SIDOARJO
#1911121047/FH/23Pengarang: MUHAMMAD FIRMAN ARIF
Pembimbing Pertama: Prof. Dr. Prasetijo Rijadi, S.H., M.Hum
Jenis: Skripsi
Penerbit: UBHARA ; FH-Ilmu Hukum
Tahun Terbit: 2023
Bahasa: Ind
Kode: 5233/UB/FH/23
No. Klasifikasi: 345.084 155 MUH p
Jenis Karya: S1
Jenis
Skripsi
Tahun
2023
Status
Tersedia
Kode
5233/UB/FH/23
Deskripsi Fisik
xi, 74 hal; 30 cm
Subyek
PIDANA - ANAK JALANAN DA PENGEMIS
Kata Kunci
Anotasi
ABSTRAK Pada suatu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagimana penerapan pelaksanaan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap anak jalanan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan juga untuk mengetahui faktor – faktor kendala dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sidoarjo dalam menertibkan anak jalanan dan pengemis.Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Sidoarjo. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan teknik pengumpulan sumber data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan suatu wawancara langsung terhadap narasumber pada instansi tersebut.Hasil penelitian menghasilkan bahwa : Dalam penegakan hukum suatu peraturan daerah di Kabupaten Sidoarjo, merupakan aparat pemerintah daerah yang menjalankan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menjalankan kegiatan sehari-harinya dengan lancar, tentram, dan tertib. Strategi penegakan hukum oleh satuan polisi pamong praja dalam mengatasi anak jalanan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sidoarjo sudah efektif, sesuai dengan peraturan daerah dan juga peraturan bupati yaitu penertiban, pembinaan, pengawasan dan sosialisasi. adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pengemis di kawasan padat penduduk Kabupaten Sidoarjo ini. Tidak semua ketentuan yang ada didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat itu di terapkan sebagaimana mestinya. Salah satunya ialah ketentuan sanksi pidana yang tidak diterapkan didalam penegakan hukum terhadap pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo. Sanksi pidana tersebut berupa pidana kurungan dan pidana denda. Ini merupakan hal yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pengemis di Kabupaten Sidoarjo yang dilihat dari faktor hukum atau peraturannya sendiri. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Satpol PP, Anak Jalanan dan Pengemis
Catatan
WISuda 2023