Deskripsi Fisik

xii, 63 hal; 30 cm

Subyek

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kata Kunci

Anotasi

ABSTRAK Transportasi memiliki peranan penting yang tercermin pada semakin pesatnya kebutuhan jasa angkutan guna untuk mobilitas orang serta barang dari dalam negeri maupun luar negeri. Begitu pesatnya sistem transportasi tersebut maka perlu adanya jasa transportasi yang aman, nyaman, cepat, serta biaya yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Transportasi darat digemari oleh beberapa kalangan masyarakat, khususnya kereta api karena memiliki keunggulan dibandingkan moda transportasi lainnya diantaranya dapat mengangkut penumpang secara massal, hemat energi, serta minimnya tingkat pencemaran. Kereta api merupakan transportasi kendaraan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkai dengan kendaraan lainnya yang bergerak di rel. Pada umumnya kereta api memiliki lokomotif yang digerakkan oleh manusia, yang dibantu oleh mesin dan rangkaian kereta api atau gerbong sebagai sarana pengangkutan barang dan penumpang. Permasalahan yang sering terjadi pada keterlambatan kereta api memberikan dampak yang signifikan pada konsumen selaku penumpang kereta, maka perlu adanya konsep mengenai pengayoman agar tidak merugikan konsumen. Mengenai hak dan kewajiban konsumen sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penyelenggara sarana dan prasarana harus menjamin atas terpenuhnya hak-hak konsumen pengguna jasa transportasi kereta api. Namun, dalam faktanya masih banyak kondisi dimana konsumen kereta api dirugikan karena adanya keterlambatan yang terjadi karena faktor kelalaian. Menurut Pasal 45 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap konsumen yang telah dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Adapun mengenai penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pillihan dari para pihak yang bersengketa. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pengguna Jasa Kereta Api, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.