Deskripsi Fisik

xiv, 81 hal; 30 cm

Subyek

HUKUM PERTAMBANGAN

Kata Kunci

Anotasi

ABSTRAK Penelitian ini berjudul "Anomali Kebijakan Pemerintah Dalam Keterlibatan Ormas Keagamaan Untuk Pengelolaan Tambang Di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemberian izin pertambangan kepada ormas keagamaan serta mengidentifikasi limitasi yang dihadapi oleh ormas dalam memperoleh izin tersebut, khususnya dalam konteks kebijakan pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemberian izin pertambangan kepada ormas keagamaan, serta mengkaji celah dan kelemahan dalam regulasi yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, teori hukum, dan literatur terkait yang menjelaskan tentang kebijakan pertambangan serta peran ormas keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya anomali dalam kebijakan pemerintah terkait izin pertambangan yang diberikan kepada ormas keagamaan, yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan kurangnya regulasi yang jelas mengenai hal tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang memiliki urgensi tinggi, namun terbatas oleh regulasi yang ambigu dan implementasi yang tidak konsisten. Sebagai rekomendasi, peneliti mengusulkan perlunya penyusunan regulasi yang lebih terstruktur dan transparan dalam memberikan izin pertambangan kepada ormas keagamaan untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Anomali Kebijakan, Ormas Keagamaan, Izin Pertambangan, Pengelolaan Tambang, Regulasi Pertambangan, Indonesia.