Deskripsi Fisik

xii + 70 hlm ;30cm

Subyek

HUKUM KETENAGAKERJAAN - PERLINDUNGAN

Kata Kunci

Anotasi

Abstrak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sering disebut sebagai pahlawan devisa negara. Tercatat pada tahun 2010, jumlah remitansi atau uang masuk yang bersumber Tenaga Kerja Indonesia sebanyak USD $5,03 milyar (setara dengan Rp.45,27 triliun). Namun, di sisi lain para TKI juga sering kali mendapatkan perlakuan buruk, baik sebelum ataupun sesudah berangkat ke negara tujuan. Pemerintah akhirnya turut hadir dalam setiap permasalahan yang TKI hadapi. Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk konkrit perlindungan terhadap TKI. Tindak pidana yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia tertuang dalam Pasal 102 sampai 104 dengan penjelasan terkait sanksi kepada pelaku. Salah satu kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.129/Pid.Sus/2017/Pn.Tlg, yang menggabungkan antara tindak pidana dalam Undang-Undang No.39 tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 102 dengan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa terbukti telah mengirimkan TKI ke luar negeri secara perorangan atau tanpa melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil yang didapatkan adalah Hakim yang menangani perkara tersebut, kurang tepat dalam menjatuhkan sanksi pidana. Hukuman yang diberikan tidak tepat karena terdakwa tidak mendapatkan hukuman maksimal sesuai Pasal 65 KUHP. Diharapkan dengan pengkajian salah satu putusan Mahkamah Agung ini, bisa dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan dari semua pihak yang terlibat.