Deskripsi Fisik

ix, 56 hal; 30 cm

Subyek

HUKUM BISNIS - BUSINESS JUDGEMENT RULE

Kata Kunci

Anotasi

ABSTRAK Setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas mengalami kerugian, maka organ perseroan, khususnya kepada direksi akan dianggap telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hukum perusahaan mengenal suatu konsep yaitu konsep Business Judgment Rule yaitu tentang perlindungan atas pertanggungjawaban keputusan direksi jika pada akhirnya keputusan tersebut berdampak pada kerugian perseroan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil dari penelitian ini Manifestasi dari fiduciary duty di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 97 ayat (2) serta mengenai Business Judgement Rule telah ditemukan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Terbukti dalam terkandungnya prinsip Business Judgement Rule dalam hasil Putusan Mahkamah Agung RI No. 121K/Pid.Sus/2020 dimana Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.