Agenda Setting Berita Demo Mahasiswa Tentang Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kitab Undang Hukum Pidana Pada Halaman Pertama Surat Kabar Jawa Pos Edisi September 2019
Penulis Prastyo, Bagus TriSkripsi
2020
1154/UB/FISIP-KOM/20
Ind
Agenda Setting Berita Demo Mahasiswa Tentang Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kitab Undang Hukum Pidana Pada Halaman Pertama Surat Kabar Jawa Pos Edisi September 2019
#1613221021Pengarang: Prastyo, Bagus Tri
Pembimbing Pertama: M.Fadeli, S. Sos, M.Si.
Pembimbing Kedua: Tira Fitria Wardhani, S.Sos, M.Si
Jenis: Skripsi
Penerbit: UBHARA - FISIP Kom
Tahun Terbit: 2020
Bahasa: Ind
Kode: 1154/UB/FISIP-KOM/20
No. Klasifikasi: 070.172 Pra a
Jenis Karya: S1
Jenis
Skripsi
Tahun
2020
Status
Tersedia
Kode
1154/UB/FISIP-KOM/20
Deskripsi Fisik
xv + 95 hal; 21 x 30 cm
Subyek
SURAT KABAR
Kata Kunci
Anotasi
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kecenderungan isi berita Demo Revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP oleh surat kabar harian Jawa Pos pada halaman pertama edisi september 2019. Hal ini karena pemberitaan tentang demo revisi UU KPK dan RKUHP yang berbeda-beda. Sehingga opini publik tentang revisi UU KPK dan RKUHP tidak terbentuk. Penelitian ini menggunakan analisis isi Barelson dengan kategorisasi penempatan berita dan narasumber pada berita. Metode penelian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi pustaka. Hasil penelitian menujukkan bahwa Jawa Pos cenderung mendukung masyarakat untuk membatalkan revisi UU KPK dan RKUHP. Jawa Pos juga menampilkan undang-undang maupun pasal-pasal yang kontroversial. Sehingga membentuk opini masyarakat bahwa revisi UU KPK dan RKUHP perlu dibatalkan. Jawa Pos pun menggiring publik sehingga masyarakat menjadi empati terhadap masalah revisi UU KPK dan RKUHP. Namun, Jawa Pos juga memberitkan klarifikasi pemerintah tnetang revisi UU KPK dan RKUHP. Pengemasan berita yang menarik ini kemudian membentuk agenda publik untuk menunda pengesahan UU KPK dan RKUHP serta menerbitkan Perppu. Dengan demikian bahwa Jawa Pos cenderung pro dengan pemerintah.