Deskripsi Fisik

viii + 86 hlm; 21x30cm

Subyek

PROSTITUSI - PIDANA

Kata Kunci

Anotasi

ABSTRAK Pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi hingga saat ini hanya diatur dalam beberapa peraturan daerah dengan tujuan menanggulangi prostitusi. Apabila tidak ada pengaturan hukum positif yang mengatur tentang hal tersebut, maka para pengguna jasa prostitusi akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata. Secara konkrit masalah yang diangkat dalam penulisan ini yaitu bagaimana ketentuan hukum prostitusi di Indonesia dan bagamaimana konsep pengguna jasa prostitusi sebagai pelaku tindak pidana. Keberadaan hukum positif dalam permasalahan ini sangatlah diperlukan, oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi di Indonesia.