PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN GANTI RUGI PADA PERJANJIAN IKATAN DINAS DENGAN ALASAN FORCE MAJEURE ( STUDI KASUS PUTUSAN P.N. NOMOR: 322/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim)
Penulis Liestiyantiningsih tri maritaSkripsi
2019
4181/UB/FH/19
Ind
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN GANTI RUGI PADA PERJANJIAN IKATAN DINAS DENGAN ALASAN FORCE MAJEURE ( STUDI KASUS PUTUSAN P.N. NOMOR: 322/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim)
#1511111080)Pengarang: Liestiyantiningsih tri marita
Pembimbing Pertama: Prof Dr Prasetyo Rijadi SH. MHum
Jenis: Skripsi
Penerbit: UBHARA - FH
Tahun Terbit: 2019
Bahasa: Ind
Kode: 4181/UB/FH/19
No. Klasifikasi: 346.07 Lie p
Jenis Karya: S1
Jenis
Skripsi
Tahun
2019
Status
Tersedia
Kode
4181/UB/FH/19
Deskripsi Fisik
vii, 64 hal; 30 cm
Subyek
PERLINDUNGAN HUKUM ganti rugi
Kata Kunci
Anotasi
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pembebasan Ganti Rugi Pada Perjanjian Ikatan Dinas Dengan Alasan Force Majeure ( Studi Kasus Putusan P.N. Nomor: 322/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim)” dibawah bimbingan Prof. Dr. Prasetijo Rijadi., S.H., M.Hum., yang dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan analitis, kasus, dan undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Pada permasalahan yang berhubugan dengan pengaturan pembayaran ganti rugi pada perjanjian ikatan dinas antara kreditur dengan debitur berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata yang menyatakan Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. (2) Majelis Hakim pada putusannya dalam Kasus Putusan P.N. Nomor: 322/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim menyatakan bahwa Majelis Hakim menerima seluruh eksepsi dari pihak Tergugat I yang mana pihak Tergugat pada eksepsinya menyatakan bahwa pihak Tergugat I telah mengalami Force Majeure. Kata Kunci: Perjanjian, Ganti Rugi, Force Majeure