Deskripsi Fisik

xvii., 100 hal; 30 cm

Subyek

KEBIJAKAN - SIAK (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPEENDUDUKAN)

Kata Kunci

Anotasi

ABSTRAK Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), adalah suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi. Administrasi kependudukan meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam rangka mewujudkan database kependudukan nasional. Implementasi SIAK telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pelaksana kebijakan SIAK, dimana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam PERDA No. 1 Th 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab. Sidoarjo. Dari waktu ke-waktu terdapat bebarapa permasalahan yang masih terjadi. Hal ini dikarenakan masih sering terjadi keterlambatan dalam penerbitan, kesalahan Nama Pemohon, KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah. Untuk itu pemerintah Kab. Sidoarjo perlu melakukan Evaluasi dalam penerapan SIAK. Tujuan penelitian ini; (1) Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan kebijakan SIAK (2) Untuk mengetahui hasil Evaluasi yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidoarjo dalam menghadapi masalah penerapan SIAK (3)Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami dalam penerapan SIAK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah peningkatan Tatakelola. Adm. Kependudukan Kab. sidoarjo. Penelitian ini menggunakan teori model George C. Edward III yang terdiri dari 4 indikator; (1) Komunikasi (2) Sumberdaya (3) Disposisi/sikap (4) Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo sudah berhasil melaksanakan Kebijakan UU No. 23 tahun 2006 tentang SIAK. Evaluasi yang dilakukan berhasil menurunkan tingkat masyarakat yang belum terdaftar mempunyai e-KTP yang semula di tahun 2016 masyarakat yang wajib ber KTP 1,6 juta jiwa berhasil diturunkan sebanyak 1.5 juta jiwa, dan di tahun 2017 semula 1.712.402 jiwa berhasil menurunkan 1.306.002 warga belum mengantongi e-KTP dalam tempo waktu 5 bulan. Faktor penghambat dalam penerapan SIAK meliputi faktor internal dari Sumberdaya Fisik meliputi tempat proses pelayanan, dan faktor eksternal kurangnya tingkat kesadaran masyarakat.