Deskripsi Fisik

iii, 52 hal; 30 cm

Subyek

HUKUM - PORNOGRAFI

Kata Kunci

Anotasi

ABSTRAK Perundingan UU Pornografi menimbulkan kontroversi sejak dirumuskan sampai sekarang. Banyak orang berpendapat bahwa Undang-undang Pornografi dapat mengekang kebebasan berekspresi, sehingga bertentangan dengan semangat rezim demokratis. Namun UU Pornografi sangat mendesak untuk dilakukan Indonesia karena pornografi telah semakin meluas. Kebijakan pidana dapat memberikan legitimasi terhadap kriminalisasi tindak pidana dalam UU Pornografi yaitu untuk melindungi moral masyarakat Indonesia yang masih menjunjung budaya oriental. Selain itu, UU Pornografi juga bisa terhindar dari dampak pornografi yang sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak. Kata kunci: kebijakan pidana, pornografi, kriminalisasi