KEWENANGAN BPSK ( BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ) DALAM MEMUTUSKAN DAN MEMERIKSA PERKARA ANTARA BANK MANDIRI DENGAN NUR HAIDAH TANJUNG DAN PT CAR (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 709 K/PDT SUS – BPSK/2014 TAHUN 2015).
Penulis NOPIANDIKA. NICOSkripsi
2016
3788/UB/FH/16
Ind
KEWENANGAN BPSK ( BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ) DALAM MEMUTUSKAN DAN MEMERIKSA PERKARA ANTARA BANK MANDIRI DENGAN NUR HAIDAH TANJUNG DAN PT CAR (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 709 K/PDT SUS – BPSK/2014 TAHUN 2015).
#12010091Pengarang: NOPIANDIKA. NICO
Pembimbing Pertama: Indi Nuroini, SH., SHI., MH.
Jenis: Skripsi
Penerbit: UBHARA - FH
Tahun Terbit: 2016
Bahasa: Ind
Kode: 3788/UB/FH/16
No. Klasifikasi: 346.016 Nop k
Jenis Karya: S1
Jenis
Skripsi
Tahun
2016
Status
Tersedia
Kode
3788/UB/FH/16
Deskripsi Fisik
ix, 43 hal; 30 cm
Subyek
PENYELESAIAN - MAHKAMAH AGUNG
Kata Kunci
Anotasi
Abstrak Abstrak Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi BPSK di Kota Medan dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi pada BPSK Kota Medan serta bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, telah mengatur bagaimana tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi BPSK Kota Medan ditempuh oleh para pihak karena sangat efisien dan bebas biaya. Pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi BPSK Kota Medan tidak terlepas dari adanya beberapa faktor-faktor yang mejadi kendala dalam proses pelaksanaanya.