ANALISIS PELAKSANAAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) BELUM LUNAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
Penulis PUTRA, JULIO NUNOH AKBARSkripsi
2024
5330/UB/FH/24
Ind
ANALISIS PELAKSANAAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) BELUM LUNAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
#2011121034/FHPengarang: PUTRA, JULIO NUNOH AKBAR
Pembimbing Pertama: Lolita Permanasari, S.H., M.Hum
Jenis: Skripsi
Penerbit: UBHARA ; FH
Tahun Terbit: 2024
Bahasa: Ind
Kode: 5330/UB/FH/24
No. Klasifikasi: 346.086 PUT a
Jenis Karya: S1
Jenis
Skripsi
Tahun
2024
Status
Tersedia
Kode
5330/UB/FH/24
Deskripsi Fisik
x, 101 hal; 21x30 cm
Subyek
Wanprestasi - Perjanjian Jual Beli
Kata Kunci
Anotasi
Abstrak Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian pendahuluan sebelum penandatanganan Akta Jual Beli. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) tidak terutang saat penandatanganan PPJB. Namun setelah UU Nomor 1 Tahun 2022 tersebut pajak BPHTB menjadi terutang pada saat penandatanganan PPJB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran hukum pengenaan BPHTB terhadap PPJB dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penemuan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak semestinya atas PPJB Belum Lunas dikenai kewajiban pembayaran BPHTB. Kata kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, PPJB Belum Lunas
Catatan
Wisuda 2024