Deskripsi Fisik

xvi, 72 hal; 21x30 cm

Subyek

HUKUM -SENGKETA TANAH

Kata Kunci

Anotasi

ABSTRAK Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 (UUPA), dualisme hukum pertanahan hak atas tanah di Indonesia telah dihapuskan. Hak atas tanah dasarnya telah mendapat aturan pokok yang mengacu pada Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah? (2) Faktor- faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Gresik? . tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaturan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. (2) untk mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Gresik Hasil dari penelitian ini (1) pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik memberikan hasil yang baik, penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui jalur non ligitasi yaitu pengajuan sengketa melalui BPN. BPN dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik dengan cara (a) Peran BPN yang Merupakan Kewenangan Kementerian; (b) Penyelesaian Sengketa dan Konflik Yang Bukan Merupakan Kewenangan Kementerian; (c) Melalui Pengadilan TUN dan pengadilan umum; (d) Melalui Jalur di Luar Pengadilan/ Alternative Dispute Resolution (ADR). Hal ini mengindikasikan bahwa Kantor Pertanahan BPN memiliki peran yang penting dalam banyak penyelesaian sengekata atau konflik pertanahan di Kabupaten Gresik. (2) Hambatan pelaksaan peran Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Gresik masih ada dan berbagai faktor tersebut sangat mempengaruhi peran BPN dalam penyelesaian sengekata tanah,memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Kata Kunci: Peran BPN, Sengketa Tanah, Kabupaten Gresik