PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
Penulis Maulidi, Ahmad IkromSkripsi
2024
1657/UB/FISIP-AP/24
Ind
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
#2013111012Pengarang: Maulidi, Ahmad Ikrom
Pembimbing Pertama: Dra, Tri Prasetijowati., M.Si,
Pembimbing Kedua: Fierda Nurany, S.AP., M.KP.
Jenis: Skripsi
Penerbit: UBHARA : FISIP-AP
Tahun Terbit: 2024
Bahasa: Ind
Kode: 1657/UB/FISIP-AP/24
No. Klasifikasi: 302.0 MAU p
Jenis Karya: S1
Jenis
Skripsi
Tahun
2024
Status
Tersedia
Kode
1657/UB/FISIP-AP/24
Deskripsi Fisik
xiv, 95 HAL; 21 x 30 cm
Subyek
LAYANAN - INFORMASI PUBLIC
Kata Kunci
Anotasi
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Layanan Informasi Publik Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur selaku pelaksana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara informan, dokumentasi kegiatan dan pemanfaatan dokumen tertulis. Selanjutnya, Teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan 5 prinsip good governance dari 9 prinsip good governance. Berdasarkan hasil penelitian, layanan informasi publik pertanahan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah terwujud di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.Penerapan prinsip-prinsip good governance yang dikaji meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, keadilan, serta efektivitas dan efisiensi. Secara umum, kelima prinsip tersebut telah diterapkan dengan baik oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Faktor-faktor pendukung terwujudnya good governance pada layanan informasi publik antara lain sumber daya manusia yang kompeten, ketersediaan anggaran yang memadai, serta kolaborasi antarpegawai. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan keberadaan PPID, koordinasi antara kantor wilayah dan kantor pertanahan yang belum optimal, serta kurangnya sosialisasi terkait teknologi informasi dan komunikasi. Kata Kunci : Layanan, Informasi Publik, Good Governance
Catatan
Wisuda 2024