Skripsi

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

Penulis Maulidi, Ahmad Ikrom
Jenis

Skripsi

Tahun

2024

Kode

1657/UB/FISIP-AP/24

Bahasa

Ind

Skripsi Tersedia
Unduh Laporan

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

#2013111012

Pengarang: Maulidi, Ahmad Ikrom

Pembimbing Pertama: Dra, Tri Prasetijowati., M.Si,

Pembimbing Kedua: Fierda Nurany, S.AP., M.KP.

Jenis: Skripsi

Penerbit: UBHARA : FISIP-AP

Tahun Terbit: 2024

Bahasa: Ind

Kode: 1657/UB/FISIP-AP/24

No. Klasifikasi: 302.0 MAU p

Jenis Karya: S1


Jenis

Skripsi

Tahun

2024

Status

Tersedia

Kode

1657/UB/FISIP-AP/24

Deskripsi Fisik

xiv, 95 HAL; 21 x 30 cm

Subyek

LAYANAN - INFORMASI PUBLIC

Kata Kunci

Layanan Informasi Publik Good Governance

Anotasi

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Layanan Informasi Publik Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur selaku pelaksana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara informan, dokumentasi kegiatan dan pemanfaatan dokumen tertulis. Selanjutnya, Teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan 5 prinsip good governance dari 9 prinsip good governance. Berdasarkan hasil penelitian, layanan informasi publik pertanahan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah terwujud di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.Penerapan prinsip-prinsip good governance yang dikaji meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, keadilan, serta efektivitas dan efisiensi. Secara umum, kelima prinsip tersebut telah diterapkan dengan baik oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Faktor-faktor pendukung terwujudnya good governance pada layanan informasi publik antara lain sumber daya manusia yang kompeten, ketersediaan anggaran yang memadai, serta kolaborasi antarpegawai. Namun, masih terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan keberadaan PPID, koordinasi antara kantor wilayah dan kantor pertanahan yang belum optimal, serta kurangnya sosialisasi terkait teknologi informasi dan komunikasi. Kata Kunci : Layanan, Informasi Publik, Good Governance

Catatan

Wisuda 2024

Di-entri: 19 November 2024 04:54